Jumat, 25 Januari 2013

Krisis 1997 dan Krisis 2008: Dampak dan Kebijakan



I.              Pendahuluan
Dengan karakteristik perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh aktivitas ekonomi global. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa sejak triwulan akhir 1997 akibat krisis Asia dan posisi Indonesia kembali tertekan ketika krisis Suprime Mortgage yang berasal dari Amerika Serikat mulai terasa imbasnya sejak triwulan III 2008 dan mulai ditunjukkan dengan melemahnya laju pertumbuhan ekonomi di awal 2009. Dalam kaitan itu, dampak yang ditimbulkan dari masing-masing krisis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari masing-masing krisis tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya mengawal pertumbuhan dan melakukan kebijakan-kebijakan yang terukur, terpadu dan saling berkoordinasi untuk bisa melalui dampak dari adanya krisis.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis 1997 dan krisis global 2008 berdasar dari segi aspek makro. Bagian II menjelaskan kilas krisis, karakteristik krisis, dampak dan juga perbandingan dari kedua krisis yang pernah melanda Indonesia. Bagian III menjelaskan mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah saat krisis dan setelah krisis. Bagian IV menggambarkan kesimpulan paper.

II.           Krisis 1997 dan Krisis 2008
Pengertian krisis diartikan sebagai kondisi memperburuk perekonomian nasional akibat tidak seimbangnya instrumen moneter dan fiskal. Jenis-jenis krisis dibedakan menjadi tiga yaitu Currency Crisis, Banking Crisis dan Debt Crisis. Currency Crisis disebabkan karena mata uang domestik mengalami  pelemahan yang sangat tajam terhadap mata uang luar negeri-harga domestik lebih mahal jika dibandingkan luar negeri sehingga ekspor menurun sedangkan impor akan naik-net expor akan mengalami defisit. Banking Crisis disebabkan karena bank melakukan Bank Run. Tindakan ini merupakan bagian dari ketidakpercayaan investor terhadap mata uang domestik sehingga menarik simpanan di bank domestik. Debt Crisis adalah krisis yang terjadi karena negara tidak mampu membayar utang domestik maupun luar negeri ditandai dengan pendapatan nasional lebih kecil daripada debt budgetting maupun government expenditure-seharusnya pengelolaan debt budgetting kurang dari tiga persen dari total GDP dan government expenditure tidak lebih besar dari 60 persen total GDP.
II.1 Krisis 1997
Krisis Asia 1997/1998 menyerang negara Thailand yang kemudian menyebar ke negara Malaysia, Korea dan Indonesia (contaigon effect) berawal ketika Thailand krisis yang disertai dengan melemahnya mata uang Bath. Indonesia diantara negara yang terkena dampak krisis Asia termasuk negara yang paling parah terkena dampak. Secara garis besar terdapat empat masalah mendasar yang membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Permasalahan tersebut berkaitan dengan (i) kondisi mikro sektor perbankan dan dunia usaha serta dampaknya terhadap kondisi makroekonomi, (ii) tingkat kompleksitas dan skala permasalahan yang dihadapi serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan ekonomi, (iii) kondisi sosial politik dan keamanan serta kaitannya dengan risiko usaha, dan (iv) kondisi ekonomi global.
Pertama, masalah ketidakseimbangan kondisi neraca memperburuk kondisi perbankan dan aktivitas kegiatan dunia usaha. Tidak hanya itu saja, kondisi ketidakseimbangan ini juga menimbulkan tidak sinkronisasi antara neraca sektor moneter dan sektor fiskal yang ini merusak keseimbangan tatanan makroekonomi. Ketidakseimbangan yang terjadi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya mismatch yaitu antara sumberdana dan alokasi dana terjadi ketidakseimbangan. Sebagai contohnya utang jangka pendek (commercial paper ) yang jatuh tempo dipakai untuk membiayai utang jangka panjang ( maturity paper), sedangkan utang luar negeri dipakai untuk membiayai proyek yang justru tidak menghasilkan devisa (currency mismatch), akibatnya utang luar negeri lebih besar daripada cadangan yang dimiliki. Dampak yang ditimbulkan dari adanya krisis ini adalah kurs rupiah merosot tajam (grafik 1), sektor usaha dan perbankan mengalami lonjakan dalam pembayaran utang dalam jangka pendek dan pada waktu itu debitur dalam negeri tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan restruksi akibatnya dunia bisnis mengalami kebangkrutan dan Rupiah mengalami kemerosotan yang paling parah.
Masalah kedua bersangkutan dengan kompleksitas masalah dalam pemerintahan. Kelemahan fundamental mikroekonomi dan kelembagaan Indonesia masih tergantung terhadap bantuan utang luar negeri. Pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan negara. Hal ini berimplementasi lemahnya kebijakan yang akan diambil ketika ada krisis, susah membedakan antara kebijakan moneter dan fiskal.
Masalah ketiga berkaitan dengan tingginya risiko untuk melakukan usaha dalam negeri. Kurang adanya kepercayaan untuk berinvestasi dalam negeri mengakibatkan perekonomian berjalan lambat. Perkembangan di dalam negeri yang masih rawan terhadap gejolak sosial, politik, dan keamanan turut pula meningkatkan risiko usaha di Indonesia. Akibatnya investasi melemah, kapasitas produksi dan tenaga kerja menurun drastis. Hal ini berakibatnya barang yang diproduksi semakin menurun dan berdampak pada nilai ekspor Indonesia yang semakin menurun.
Masalah keempat berkaitan dengan perkembangan yang kurang kondusif yang terjadi dari pihak eksternal Indonesia. Ketika pangsa ekspor Indonesia turun dan membutuhkan bantuan dana dari pihak asing, justru perekonomian luar negeri sedang mengalami kesuraman. Semakin anjloknya harga barang komoditas di pasar internasional semakin memperburuk kondisi investor asing untuk mereformasi dan memulihkan kondisi perekonomian negara yang mengalami krisis seperti Indonesia.

II.2 Krisis 2008
Gejolak krisis keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat pada 2007 mulai dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk negara berkembang tidak kecuali Indonesia pada 2008. Imbas krisis mulai dirasakan Indonesia pada kuartal III 2008. Perekonomian Indonesia mulai tertekan dan hal ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, turun di level 6 persen. Suprime Mortgage Crisis atau lebih dikenal sebagai krisis global 2008 berpusat di New York, Amerika Serikat. Krisis ini terjadi karena adanya greedy di pasar modal yang menyebabkan Economic Bubble-kenaikan harga tidak sebanding dengan euforia. Harga mengalami kenaikan yang kemudian diikuti inflasi yang tinggi yang berdampak suku bunga kredit naik. Pada waktu itu, Amerika Serikat mengalami peningkatan kredit akan barang properti, khususnya kredit perumahan. Tingginya suku bunga kredit menyebabkan gagal bayar sehingga timbul non-performing loan yang sangat buruk sehingga menyebabkan kredit terhadap Suprime Mortgage turun. Imbasnya hal ini mempengaruhi harga saham yang semakin anjlok. Dampak terburuk yang dialami adanya fenomena ini adalah tutupnya Lehman Brother. Meluasnya permasalahan ini menimbulkan intensitas gejolak yang makin tinggi di pasar keuangan global. Ketidakstabilan pasar keuangan internasional ini juga menyebabkan investor memunculkan perubahan tren dominan dalam fortofolio global. Investor terdorong untuk menarik asetnya dari emerging market termasuk Indonesia-Financial Engineering Indonesia paling merasakan dampak krisis 2008.

II.3 Dampak Krisis
Krisis yang melanda Indonesia 1997 tidak hanya krisis keuangan Asia, akan tetapi Indonesia juga dilanda currency crisis dan banking crisis(twin crisis). Dampak currency crisis yaitu melemahnya mata uang Indonesia terhadap mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar rupiah yang semakin tajam ini juga disertai dengan pemutusan akses peminjaman modal dari luar negeri menyebabkan komoditas produksi dan semakin sedikit kesempatan kerja akibat semakin terdepresiasi Rupiah maka barang domestik lebih mahal daripada barang luar negeri, akibatnya masyarakat cenderung bergantung terhadap barang impor. Pada saat yang sama, laju inflasi 1997 mencapai 45,5 persen dari tahun sebelumnya. Tekanan inflasi ini akibat dari dampak lanjutan dari melemahnya nilai tukar rupiah yang kemudian disusul dengan kenaikan harga dalam negeri yang kemudian menimbulkan panic buying-ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga.
Dampak adanya banking crisis yang melanda Indonesia adalah adanya krisis mempengaruhi kinerja perbankan akibatnya bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Dalam satu sisi, perbankan sukses dalam mengumpulkan dana masyarakat namun di sisi lain penyaluran kredit ke masyarakat mengalami penurunan. Akibatnya bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas, hal ini berdampak pada kelangsungan modal perbankan. Kerugian yang dialami bank ini semakin terasa mengakibatkan kebankrutan.
Tabel 1: Kondisi Makroekonomi Indonesia, 1997 dan 2008
Indikator
1997(%)
2008(%)
Pertumbuhan Ekonomi
4,7
6,1
Inflasi
45,5
11,06
Eksternal
-Transaksi Berjalan(%PDB)
-Utang Luar Negeri(%PDB)

-2,3
62,2

0,1
29,0
Fiskal
-Fiskal Balance(%PDB)
-Public Debt(%PDB)

2,2
62,2

0,1
32
Perbankan
-CAR(%)
-NPL(%)

9,19
8,15

16,2
3,8

Sumber: Laporan Bank Indonesia 2008, diolah

Pada 1997, produk domestik bruto lebih mengalami kontraksi yang dalam dengan tingkat transaksi berjalan yang negatif (tabel 1) kondisi Indonesia semakin terpuruk dalam perdagangan Internasional. Indonesia mengalami dampak lebih besar dibandingkan negara Asia lainnya karena transaksi produk lebih pada ekspor manufaktur sedangkan di Indonesia manufaktur belum berkembang, komoditas ekspor Indonesia masih pada sektor pertanian.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 masih di atas 6 persen. Indonesia sedikit mendapatkan tekan pada triwulan ke empat akibat anjloknya kinerja ekspor yang disebabkan adanya kenaikan pada pasar minyak dunia. Di sisi eksternal, neraca pembayaran mengalami peningkatan defisit signifikan, akibat adanya risk spread yang mengalami peningkatan sehingga mendorong arus modal keluar dari bursa saham Indonesia (grafik 4).
Secara relatif, posisi Indonesia pada 2008 tidak seburuk pada tahun 1997. Dampak krisis keuangan global masih menahan Indonesia pada tingkat perekonomian 6,1 persen. Indonesia tidak terkena dampak parah karena kondisi fundamental dari sektor ekternal, fiskal dan perbankan Indonesia cukup kuat. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat yang ikut menopang melalui tingkat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat akibat kenaikan komoditas pangsa ekspor Indonesia (grafik 3), kenaikan tingkat pendapatan pekerja kelas menengah ke atas dengan kebijakan pemerintah kenaikan gaji pegawai negeri dalam bentuk sertifikasi, dan kebijakan Jaring Pengaman Pemerintah-Bantuan Langsung Tunai untuk mengkompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, krisis 2008 menimbulkan dampak sistemik pada sektor perbankan, meskipun dari sisi CAR dan NPL menunjukkan performa yang baik, dampak krisis ini dialami oleh bank kecil dengan nasabah yang besar. Tingkat CAR yang tinggi didukung dengan non-performing loan yang rendah, mendorong para pelaku perbankkan untuk melakukan moral hazard-mengambil dan memanipulasi asset perbankan akibatnya sektor perbankan mengalami kejenuhan dan mengidentifikasi adanya kolaps sektor yang mendorong pengambil kebijakan menyuntik dana talangan untuk menutup likuiditas.
III.        Kebijakan Pemerintah
Dalam memulihkan kondisi perekonomian akibat krisis 1997 dan krisis 2008, pengaruh kebijakan didasarkan pada kondisi makroekonomi Indonesia dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Peran pemerintah dalam mengatasi dampak krisis Asia 1997 melakukan stimulus dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Kenaikan pada tingkat suku bunga tabungan menaikkan tabungan  masyarakat sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar sekaligus menjadi pengontrol harga jangka panjang. Untuk menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia melakukan ekspansi BLBI, mulai memulihkan akses ke sumber pembiayaan luar negeri, dan mengubah sistem lelang SBI pada pelaksanaan operasi pasar terbuka. Rekontruksi pada sektor perbankan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan sektor keuangan melalui penutupan (14 bank, 1997,November dan 33 bank 1998, Maret)  dan penggabungan bank serta melikuidasi 16 bank. Penyehatan perbankan dilakukan program rekapitalisasi, memperbaiki kondisi internal perbankan dan lebih menekankan pada fungsi pengawasan bank. Mencegah terulangnya krisis, pemerintah meneruskan kembali program penjamin tabungan nasabah (tabungan maksimal Rp200 juta dijamin tahun 1998, sekarang Rp2milyar) dan membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pemulihan akibat krisis 1997, lag kebijakan moneter membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebijakan fiskal. Pembatasan ini dimaksudkan memberikan stimulus fiskal melalui pembatasan APBN (tight APBN).
Sementara respon pemerintah bersama Bank Indonesia terhadap dampak krisis 2008 menyepakati akan diperlakukannya kebijakan tight money. Sejak Januari 2009, Bank Indonesia mulai mengurangi tingkat suku bunga. Dengan tingkat bunga turun akan meningkatkan konsumsi dan investasi sehingga agregat output akan naik, namun kebijakan ini akan menimbulkan spekulatif terjadinya depresiasi nilai tukar akibat menurunnya likuiditas bank akibat penurunan interest rate. Kebijakan melakukan recovery terhadap perbankan juga dilakukan pada periode krisis tahun 2008. Untuk menghindari dampak sistemik akibat bank sakit yang bisa menimbulkan efek domino seperti tahun 1997, BI menginjeksi modal baru pada bank besar yang sakit sedangkan bank kecil ditutup. Namun, kebijakan ini tidak efektif karena tidak didukung dengan kebijakan fiskal yang kuat. Pemerintah menunjukkan manajemen fiskal yang lemah yaitu 80 persen kebijakan fiskal dialokasikan sebagai tax saving dan subsidi, bukan untuk pengeluaran langsung. Dengan tingkat defisit yang meningkat dari 1 persen (51triliun) menjadi 2,6 persen (137triliun). Pemerintah Indonesia kemudian mengubah kembali kebijakan pada sektor riil dengan lebih menekankan pada penambahan value added hal ini terbukti dengan kelanjutan pemerintah terhadap Konsensus Washington dan mulai terbuka dalam Free Trade Area strategi.
IV.        Kesimpulan
Dampak krisis Asia 1997 dan krisis Global 2008 terhadap Indonesia memiliki dampak yang berbeda karena kondisi fundamental makroekonomi Indonesia dan penyebab krisis yang berbeda diantara dua periode waktu.
Peran pemerintah dalam mengatasi krisis lebih terarah pada kebijakan moneter dan melakukan pengetatan fiskal untuk mendukung stimulus fiskal. Pemulihan pasca krisis 1997 tergolong lebih lambat dan kepanikan krisis lebih besar. Perbedaan krisis, 1997 Indonesia merupakan negara yang terparah terkena dampak, sementara 2008 Indonesia masih cukup stabil laju perekonomian dibanding negara lain yang terkena krisis.
Tantangan krisis 1997 dan krisis 2008 adalah perlambatan perekonomian Indonesia masih akan menimbulkan ancaman tingkat inflasi tinggi yang akan menurunkan harga komoditas domestik. Sementara, aliran modal asing ke Indonesia dalam mengatasi krisis 1997 maupun 2008 masih diperlukan karena net capital inflow menggambarkan tingkat tabungan dan investasi yang menggambarkan ada keberlanjutkan perekonomian yang bisa menambah cadangan devisa.